Ulumul Syar'i https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls Jurnal Ulumul Syari Jurnal Ilmu Hukum & Syariah LPPM STIS Hidayatullah en-US lppm.stishid@gmail.com (Herianto) Wed, 31 Jul 2019 13:59:48 +0700 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 PACARAN MENURUT MUHAMMAD SHODIQ MUSTIKA (Studi Terhadap Catatan di Situs www.pacaranislami.wordpress.com) https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/47 <p>Muhammad Shodiq Mustika melalui blognya www.pacaranislami.wordpress.com, menyatakan bahwa pacaran tidaklah haram. Pacaran termasuk perkara muamalah, sehingga butuh dalil sebagai pengharamannya. Ia membolehkan berduaan (khalwat), melihat dan menyentuh antar lawan jenis yang bukan mahram. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif dan diuraikan secara deskriftif-analitik. Pacaran termasuk perkara muamalah adalah pemahaman yang keliru bila dilihat pada pengertian muamalah itu sendiri. Adapun pendapatnya tentang bolehnya berduaan (khalwat), melihat dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram terkesan memudahkan tanpa meninjau akibat yang akan muncul setelahnya. Meskipun beberapa pendapatnya sejalan dengan syariat, namun pendapat-pendapatnya dalam meng-interpretasikan kaidah dan hadits tersebut cenderung terburu-buru, kurang luas dan mendalam. Pendapatnya juga bertolak belakang dengan konsep maqasidus syari’ah tentang larangan yang bersifat preventif dalam pergaulan antar lawan jenis yang bukan mahram.</p> Ahmad, Arfan Copyright (c) 2019 Ulumul Syar'i https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/47 Sun, 21 Jul 2019 00:00:00 +0700 Pendapat Imam Syafiʻ i Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitab Al-Umm) https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/50 <p>Penelitian ini dilatarbelakangi atas perbedaan pendapat Imam Syāfıʻī dan Imam mazhab lainnya mengenai warisan orang hilang. Para ulama berbeda pendapat sampai kapan penangguhan dilakukan, apakah ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu saja atau diserahkan kepada ijtihad hakim. Ada dua pertimbangan hukum dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum orang yang hilang ini. Inilah yang mendasari peneliti tertarik untuk meneliti pendapat para ulama mengenai warisan orang hilang, dan peneliti menfokuskan pada pendapat Imam Syāfıʻī. Melalui teknik analisis data yang mencakup <em>content analysis </em>(analisis isi), pendapat Imam Syāfıʻī tentang warisan orang hilang yaitu hartanya tidak boleh dibagikan terlebih dahulu sebelum diketahui dengan yakin oleh ijtihad hakim di setiap tempat akan meninggalnya orang hilang tersebut.</p> Faslul Rahman Copyright (c) 2019 Ulumul Syar'i https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/50 Tue, 08 Oct 2019 13:00:27 +0700 Harta Bersama Perkawinan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sambas (Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs) https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/46 <p>Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian, Persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Responden dalam penelitian yaitu hakim di Pengadilan Agama Sambas. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : (1) Persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama Sambas, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. (2) Perbedaan menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. (3) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.</p> Asman Copyright (c) 2019 Ulumul Syar'i https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/46 Thu, 07 Nov 2019 19:56:26 +0700 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/41 <p>Hukum positif Indonesia membedakan batasan minimal umur nikah antara laki-laki dan perempuan, perbedaan ini dinilai menimbulkan polemik. Olehnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digugat dan diuji di depan sidang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan Pemohon mengajukan <em>judicial</em> <em>review</em> dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan para Pemohon adalah karena terlanggarnya hak anak yang meliputi kesehatan, pendidikan, eksploitasi anak dan perbedaan usia nikah di negara lain. MK mengabulkannya permohonan para Pemohon karena Pasal 7 ayat (1) telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang telah di jamin dalam Undang-Undang Dasar 1974.</p> Rafiah Septarini Copyright (c) 2019 Ulumul Syar'i https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/41 Wed, 13 Nov 2019 18:19:29 +0700